Kriteria Penilaian Kinerja Unggul – KPKU

0
34

sekilas tentang Kriteria Penilaian Kinerja Unggul ( KPKU )

Membangun budaya kerja serta meningkatkan kinerja  yang unggul adalah tuntutan bagi tiap perusahaan terutama perusahaan / badan usaha milik negara dalam menghadapi persaingan yang ketat dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN ( MEA ).  Dilatarbelakangi hal ini  Kementerian BUMN memutuskan untuk  membangun dan mengimplementasikan sistem pengelolaan dan pengendalian kinerja BUMN berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul ( KPKU ).  Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) merupakan penuntun bagi perusahaaan untuk mencapai kinerja unggul dan bermutu tinggi , dimana penilaiannya berdasarkan   7 kriteria hasil  yang di adopsi dan diadaptasi dari Malcolm Baldrige yaitu  meliputi Kepeminpinan; Perencanaan Strategis; Fokus pada Pelanggan; Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan; Fokus pada Tenaga Kerja; Manajemen Proses; dan Hasil. Dengan adanya KPKU ini akan memudahkan BUMN dalam merancang keunggulan kinerja melalui identifikasi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki guna melakukan perbaikan kinerja yang berkesinambungan ( Continual Improvement ).

Sejak tahun 2012 Kementrian BUMN telah menetapkan bahwa KPKU wajib dilaksanakan oleh seluruh BUMN. Hal ini tertuang Surat Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sekretaris Kementerian BUMN Nomor S-153/S.MBU/2012 perihal pelaporan kinerja berdasarkan pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN serta Surat Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : S-08/S.MBU/2013 tanggal  16 Januari 2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan Key Performance Indicators (KPI) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN. Dengan KPKU ini diharapkan kapabilitas serta kinerja BUMN baik secara finansial maupun non finansial menjadi lebih baik dan terukur.